Polres Ponorogo Kembali Bekuk Dua Tersangka Kasus Mercon

PONOROGO - Langkah tegas kembali ditumjukkan jajaran Polres Ponorogo. Terbukti Korps Bhayangkara di Bumi Reyog tersebut berhasil mengungkap kasus peredaran bahan peledak atau serbuk petasan di wilayah Kecamatan Kauman dan saat ini 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. 

Kepada puluhan jurnalis,   Kapolres Ponorogo AKBP Catur C. Wibowo mengatakan bahwa tersangkanya berinisal HS dan TR. "HS merupakan warga Kecamatan Balong Ponorogo, Sedangkan TR Warga Kabupaten Magetan, " ungkap AKBP Catur. 

Baca juga: MK Putuskan Polisi Berhentikan Periksa Identitas Orang Sesuai Konstitusional

Dia menjelaskan bahwa HS dan TR ditangkap pada hari Kamis 21April 2022 di sebuah warung kopi masuk Dukuh Krajan, Desa Pengkol, Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo setelah keduanya melakukan transaksi serbuk petasan. "Dalam hal ini HS sebagai penjual sedangkan TR adalah pembelinya, " jelasnya. 

Berdasarkan pengakuan HS bahwa bahan serbuk petasan tersebut didapatkan dengan cara membeli online secara terpisah di sebuah toko online yang kemudian dioplos, caranya melihat dari Youtube. "HS menjualnya dipasaran melalui media sosial facebook dengan harga Rp. 250.000 per kilo , tersangka HS ini juga merupakan residivis kasus yang sama pada tahun 2019 lalu, " terangnya. 

Baca juga: Dua Dosen UB Narasumber FGD UU ITE dan SARA Kemkominfo

Lebih lanjut AKBP Catur mengungkapkan bahwa tersangka TR membeli bubuk petasan itu akan digunakan sendiri untuk membuat petasan. "Secara total sebanyak 9 kg serbuk petasan yang dibeli dari tersangka HS dengan harga Rp. 2.250.000, " ungkapnya. 

Selanjutnya,   dia mengatakan keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. "Barang bukti sudah kami amankan. Total ada 11 kilogram serbuk petasan yang disita dari kedua tangan tersangka dan barang bukti lainnya, " imbuhnya. 

Baca juga: Polemik ODOL, Pakar Kebijakan Publik UNAIR Minta Reformasi Birokrasi Pengujian Kendaraan

Guna mempertanggung jawabkan perbuatannya kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 1 ayat (1) undang-undang darurat republik indonesia nomor 12 tahun 1951 jo. Pasal 65 kuhp jo. Pasal 53 kuhp jo. Pasal 55 KUHP. "Ancaman hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman pidana penjara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun, " tutup AKBP Catur.  (Muh Nurcholis)